SERANG,16NEWS-Pemerintahh Provinsi Banten tengah melakukan upaya mendongkrak pajak alias meningkatkan pendapatan daerah dari masyarakat Provinsi Banten. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas fiskal dan keuangan Pemprov Banten yang disebut-sebut tengah melemah karena berbagai faktor program yang membutuhkan pembiayaan fantastis. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten menggelar kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Peningkatan Pajak Daerah dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, diantaranya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Aisyiyah, Muhammadiyah, NU, Persis dan lain-lain. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Puri Kayana, Kota Serang, Rabu, (21/7/2026).

Ketua ICMI Orsat Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, Sarnali menyebut upaya Pemprov Banten dalam meningkatkan pendapatan adalah hal yang baik dan berguna untuk keberlangsungan pembangunan, namun ia mengingatkan kepada petugas pajak untuk menghimpun pajak dari masyarakat dengan cara-cara humanis dan beradab. Hal ini dikatakannya lantaran beredar isu bahwa penagihan pajak akan didatangi ke rumah-rumah warga yang menunggak.

"Kami beri saran, petugas pajak dari Bapenda Provinsi Banten untuk mempunyai konsep humanis dalam mengumpulkan pajak, jangan digedor di rumah, kita kumpulkan melalui kegiatan kemasyarakatan, misalnya bakti sosial, olahraga bersama, dan lain-lain. Di tengah kegiatan itu masyarakat penunggak pajak diberi peringatan secara akumulatif bukan orang per orang," katanya saat usai mengikuti kegiatan penyuluhan pajak daerah.

Sarnali juga menghimbau kepada masyarakat Provinsi Banten untuk tidak secara sengaja menunda-nunda membayar pajak. Menurutnya, pajak masyarakat sangat membantu untuk keberlangsungan pembangunan.

"Masyarakat harus mulai meningkatkan kesadaran. Jangan menunda membayar pajak secara sengaja, kalau kondisi sedang tidak ada wajar. Yang tidak wajar uang ada pajak nunggak, gak boleh itu," tuturnya.

Kegiatan penyuluhan peningkatan pajak daerah yang digagas Bapenda Provinsi Banten memberikan arti penyadaran kepada publik melalui para pemimpin opini yang aktif di berbagai organisasi. Dengan begitu, para pemimpin opini bisa menyampaikan pentingnya membayar pajak melalui mimbar-mimbar publik yang kerap dimilikinya di setiap kegiatan organisasi.

(Rd)